Rahmat Bagja: Integritas penting untuk wujudkan pilkada adil dan jujur
Kamis,sydney 2019 sampai 2020 spgtoto 26 September 2024 19:15 WIB
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Propam Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis, (26/9/2024). ANTARA/HO-Bawaslu.Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa integritas dari penyelenggara dan pengawas sangat penting untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang adil dan jujur. Dalam laman Bawaslu yang dipantau ANTARA di Jakarta, Kamis, ia membeberkan persoalan kemandirian dalam pilkada, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara, serta potensi mobilisasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam sebuah pemilihan langsung menjadi catatan penting untuk selalu dijaga. "Integritas diperlukan agar keseluruhan penyelenggaraan, baik dalam proses maupun hasil pemilihan dapat berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keadilan dan kejujuran," kata Rahmat saat mengikuti Rapat Koordinasi Propam Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta. Rahmat berharap, kepolisian sebagai salah satu pemangku kepentingan pengawasan pemilu atau pilkada, bisa menunjukkan netralitas aparatur negara sebagai sebuah prioritas. Selain itu, dia juga ingin meminta dukungan keamanan guna mengantisipasi tindakan intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik bagi penyelenggara dan pengawas pemilihan. Sebab, potensi kerawanan keamanan terhadap penyelenggara pemilihan cukup tinggi dalam momentum pemilu atau pilkada. "Dukungan keamanan yang serius terhadap proses penyelenggaraan pemilihan, khususnya kepada penyelenggara harus segera disiapkan sejak dini," kata dia. Rahmat menambahkan, polarisasi masyarakat dan dukungan publik terhadap salah satu calon, menjadi salah satu isu strategis yang diprediksi akan muncul dalam pilkada. Menurut dia, potensi itu harus menjadi perhatian bersama, guna menjaga situasi kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan. Rahmat mengingatkan, politisasi isu SARA, hoaks, dan fitnah sangat potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon melalui media sosial. "Jadi, dibutuhkan mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital (media sosial)," ujar dia.
Baca juga: Bawaslu tetap terima laporan pelanggaran pada hari pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu RI instruksikan jajaran antisipasi kampanye di luar tahapan
