togel hongkong

totojitu hk wanwantoto: KPK periksa tujuh saksi terkait dana operasional kepala daerah Papua

Author: fdtd.org - Headline Hari Ini | Berita Terbaru & Eksklusif NasionalTag:togel sidney2024-11-15 11:51:03Komentar(0)

totojitu hk wanwantoto KPK periksa tujuh saksi terkait dana operasional kepala daerah PapuaSabtu, 9 November 2024 15:17 WIB keluar togel hk spgtoto

KPK periksa tujuh saksi terkait dana operasional kepala daerah Papua

  • Sabtu,totojitu hk wanwantoto 9 November 2024 15:17 WIB
KPK periksa tujuh saksi terkait dana operasional kepala daerah Papua
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda SJofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tujuh orang saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan, kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemerintah Provinsi Papua.

"Semua hadir dan didalami terkait dengan dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020–2022," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pada periode 2020–2022, jabatan Gubernur Papua dipegang mendiang Lukas Enembe yang menjabat selama dua periode, yakni 2013–2018 dan 2018–2023.

Menurut informasi yang dihimpun, para saksi yang diperiksa adalah istri mendiang mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulce Wonda, dan putra Lukas, Astract Bona.

Kemudian Direktur CV Walibhu Irianti Yy Telenggen Yoman, staf bendahara Pemprov Papua Muhajir Suronoto, pegawai negeri sipil bernama Jhon Kennedy Thesia, Sahar, Anies Liando, dan Magdalena W. Widayati.

Baca juga: KPK telusuri aset pesawat terkait korupsi dana penunjang Pemprov Papua

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung pada Jumat (8/11) bertempat di Markas Kepolisian Daerah Papua.

Namun, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai temuan penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Tim penyidik KPK sebelumnya sedang menelusuri soal aliran uang dan aset dalam penyidikan dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemerintah Provinsi Papua.

Baca juga: KPK geledah kantor Setda Provinsi Papua

Dalam perkembangan penyidikan tersebut, penyidik KPK turut menggeledah Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam rangka pengumpulan alat bukti.

"Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/11).

Penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (4/11) dan penyidik selanjutnya akan menganalisa barang bukti tersebut dan mengonfirmasi temuan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

"Updateselanjutnya nanti KPK akan menyampaikan sesuai dengan informasi yang dibagi oleh teman-teman penyidik. Jadi, kita tunggu aja perkembangannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Presiden Direktur RDG Airlines Gibrael Isaak
Baca juga: Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Berita Terkait
  • PSSI wacanakan Liga 1 Putri diikuti delapan klub

    PSSI wacanakan Liga 1 Putri diikuti delapan klub

    2024-11-15 11:29

  • KPU targetkan logistik pilkada tiba  di TPS pada hari pemungutan suara

    KPU targetkan logistik pilkada tiba di TPS pada hari pemungutan suara

    2024-11-15 11:08

  • Prabowo tekankan peribahasa harimau mati meninggalkan belang

    Prabowo tekankan peribahasa harimau mati meninggalkan belang

    2024-11-15 10:38

  • Sabtu, BMKG prakirakan mayoritas kota alami hujan ringan

    Sabtu, BMKG prakirakan mayoritas kota alami hujan ringan

    2024-11-15 10:02

  • Elkan Baggot catat clean sheet ketiga untuk Bristol Rovers

    Elkan Baggot catat clean sheet ketiga untuk Bristol Rovers

    2024-11-15 09:33

  • Pengusaha menyuarakan kenaikan upah dibahas melalui mekanisme bipartit

    Pengusaha menyuarakan kenaikan upah dibahas melalui mekanisme bipartit

    2024-11-15 09:20

Komentar