Wamenhan dalam rapat pleno KKIP usul setop impor peluru kaliber kecil
Kamis,wla sdy martabetoto 10 Oktober 2024 15:30 WIB
Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra menyampaikan sambutan saat acara pembukaan Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (10/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra saat membuka Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis, mengusulkan untuk setop impor peluru-peluru kaliber kecil dari luar negeri.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
“Setop kalau perlu, saya sampaikan end user(pengguna akhir/pembeli) saya lihat izin impor lagi, kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, masa sih kita tidak bisa (membeli dari dalam negeri)? Kalau untuk pasukan khusus boleh lah,” kata Wamenhan M. Herindra di hadapan beberapa pejabat TNI, Polri, Bakamla, dan instansi lainnya saat Rapat Pleno KKIP 2024.
Dia menjelaskan pembelian produk-produk pertahanan, misalnya peluru dan pistol buatan dalam negeri, itu penting, karena mendukung upaya membangun kemandirian industri pertahanan di tanah air.
Herindra lanjut mencontohkan produk pistol G2 buatan Pindad.
“Kita berharap pistol G2 mau dipakai Filipina, (itu dapat terwujud) kalau kita pakai, nanti (mereka) baru pakai SS1 dan SS2, anggota kita sudah banyak yang pakai dan beberapa kali memenangkan turnamen, sehingga mendapatkan kredit poin,” kata Herindra mencontohkan pentingnya menggunakan senjata-senjata buatan dalam negeri, misalnya senapan serbu SS1 dan SS2 buatan Pindad.
Dalam acara yang sama, dia juga menekankan pentingnya membeli kendaraan taktis buatan dalam negeri, meskipun harganya mahal dan masih banyak kekurangannya. Herindra menjelaskan langkah itu merupakan bentuk keberpihakan dan dukungan terhadap industri pertahanan dalam negeri.
Kementerian Pertahanan RI membeli puluhan unit kendaraan taktis Maung buatan Pindad untuk Mabes TNI dan tiga matra TNI. Dia menyebut tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Maung mencapai 60 persen lebih.
“Maung itu mahal dan belum sempurna ya, tetapi saya sampaikan kepada TNI, pakai! Jangan itu dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah developed, yang sudah maju. Kadang-kadang ada yang bilang, Pak mobil LC (land cruiser) lebih murah, tetapi itu impor,” kata Herindra.
Dia optimistis harga Maung ke depannya akan bersaing dan mendekati harga pasar manakala pemesanan terhadap kendaraan taktis itu bertambah. Dia memperkirakan jika pemesanan Maung mencapai 20.000 unit, harganya pun perlahan akan turun.
“Ingat tidak, dulu kita sering ejek India. Di India itu dulu pakai mobil-mobil tua kaya mobil Wilis, tetapi sekarang lihat industri pertahanan India luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita sendiri tidak mau pakai produk buatan dalam negeri, siapa yang mau pakai?” ujar dia.
KKIP menggelar rapat pleno di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis. Rapat itu mengangkat tema “Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Indonesia Emas 2045”. Baca juga: Wamenhan buka rapat pleno KKIP, soroti kemandirian industri pertahanan Baca juga: Menhan tekankan peran KKIP beri rekomendasi pembelian alutsista Baca juga: Kemhan berdayakan industri pertahanan dalam negeri ekspor alutsista Baca juga: Jokowi minta industri pertahanan dalam negeri dikembangkan
喜欢
讨厌